Universitas Negeri Medan menggelar workshop peningkatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menuju SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) berpredikat A di ruang sidang A Gedung Pusat Administrasi Unimed pada Rabu, (5/10). Kegiatan ini mengundang narasumber Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd dan Wakil Rektor II Unimed Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si.

Menurut ketua panitia, Dr. Dawin, ST., M.Pd. mengatakan Kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi dalam pelaporan kinerja demi mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). SAKIP mengukur kesesuaian antara perencanaan dan implementasinya, baik dari sisi pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran, sedangkan kinerja pelaksanaan anggaran mengukur kualitas proses pelaksanaan anggaran dan mengukur kualitas hasil pelaksanaan anggaran, baik dari aspek implementasi maupun aspek manfaat termasuk capaian keluaran (output), capaian hasil (outcome), serta dampak terhadap kinerja organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Dekan II, Kajur/Kaprodi dan Ka.Laboratorium.

Dalam sambutannya, Rektor Unimed Prof. Dr. Baharuddin, M.Pd. menyampaikan SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Manfaat dari LAKIP bias dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen, yakni ; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Institusi. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

Prinsip dan orientasi kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa lagi diukur dari bagaimana sebuah kebijakan atau program dikirim ke pemangku kepentingan. Tetapi bagaimana kebijakan dan program tersebut diterima, menjadi sebuah capaian, dan memiliki kebermanfaatan yang masif. Berbagai capaian dan kebermanfaatan yang telah terwujud melalui terobosan-terobosan program kegiatan sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan seluruh unsur dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, melalui kegiatan kita ini saya mengajak kita semua seluruh hadirin untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar Lembaga/unit, akuntabilitas layanan, serta keterbukaan informasi publik. “Saya yakin kita semua memiliki komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang mencakup kualitas penganggaran, berbasis pada kinerja dan data, berorientasi kepada hasil, serta pemenuhan asas keterbukaan informasi publik. Kita harus melakukan evaluasi SAKIP yang mencakup bagaimana unit kerja melakukan perencanaan kinerja, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sehingga berdampak pada kinerja institusi. (Humas Unimed/eo).